Lapas Kelas IIB Lumajang mengikuti penyambutan Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Hukum, Menteri HAM serta Menteri migrasi dan Pemasyarakatan secara virtual

Senin, 21 Oktober 2024 pukul 16.00 s/d selesai, seluruh pegawai Lapas Lumajang mengikuti kegiatan penyambutan Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Hukum, Menteri HAM serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui virtual zoom.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Nico Afinta yang melaporkan perkembangan dari masa transisi di tengah dinamika dan perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi
Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di bawah naungan Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan perkenalan Menteri dan Wakil Menteri. Dimulai perkenalan sambutan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Komjen. Pol. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H., dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, S.E., M.E., M.B.A.

Dilanjutkan perkenalan dan sambutan Menteri HAM Natalius Pigai, S.IP., dan Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin.

Perkenalan dan sambutan dari Menteri Hukum Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. dan Wakil Menteri Hukum Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.

Perkenalan dan sambutan diakhiri oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Prof. Dr. H. Yusril lhza Mahendra, S.H., M.Sc. dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.

Beliau menjelaskan bahwa pembagian kementerian ini bertujuan agar setiap menteri dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas yang cukup kompleks, yang sebelumnya ditangani oleh satu orang menteri. Diharapkan dengan pembagian ini bisa lebih fokus, tajam dan pencapaian lebih optimal.

Kegiatan ditutup dengan foto bersama para menteri, wakil menteri beserta seluruh jajaran pimpinan tinggi, staf ahli dan staf khusus. Diharapkan seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM dapat beradaptasi dengan transisi Kementerian dan perubahan nomenklatur yang baru
khususnya di jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.